nusakini.com--Untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahunnya melaksanakan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Usai melakukan evaluasi, Kementerian PANRB juga memberikan rekomendasi perbaikan pada seluruh instansi pemerintah. Namun ternyata belum ada perubahan signifikan yang dirasakan pada wilayah III. 

"Dari rekomendasi perbaikan yang kami berikan tahun lalu, belum ada perubahan signifikan," ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Naptalina Sipayung saat acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (LHE AKIP) se-Wilayah III di Yogyakarta, Senin (6/2). 

Untuk wilayah regional III Indonesia, terdiri dari 156 kabupaten/kota yang dievaluasi yakni Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Berbeda dengan penyerahan LHE AKIP di Bandung dan Surabaya yang menempatkan masing-masing satu peraih predikat A, kali ini tidak ada Kabupaten/kota yang mendapat nilai A. 

• Pemprov Yogyakarta Raih Predikat Tertinggi SAKIP 2019
• Rapor SAKIP A, Kulon Progo Hemat Anggaran Rp 113 M
• Pertama dan Satu-satunya, Pemprov DIY Raih Nilai SAKIP ‘AA’
• Rapor SAKIP Pemda Wilayah II, 7 Dapat ‘A’, 21 Raih ‘BB’
• Pakde Karwo: Nilai SAKIP Harus Berdampak Pada Kepuasan Masyarakat

Napatalina menilai bahwa pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sangat dipengaruhi komitmen pimpinan. "Rendahnya komitmen pimpinan, sangat mempengaruhi lambatnya akuntabilitas," ujarnya. 

Untuk wilayah regional III ada 4 kab/kota yang berhasil meraih predikat BB yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta. Selain itu terdapat 9 pemerintah kabupaten/kota berpredikat B. Sementara, 76 kab/kota masih C, 57 kab/kota mendapatkan predikat CC, dan 10 kab/kota mendapatkan predikat D. 

Naptalina berharap dengan kondisi seperti ini dapat lebih terpacu untuk meningkatkan kinerja. Pemerintah daerah yang predikatnya masih kurang baik dapat belajar dari daerah yang mencapai predikat A serta segera memperbaiki implementasi SAKIP di wilayahnya masing-masing. 

Pada kesempatan yang sama, hal tersebut juga diamini oleh Bupati Bantul Suharsono. Sebagai salah satu pimpinan daerah yang hari ini berhasil menerima predikat BB, ia berpendapat bahwa kepemimpinan menjadi faktor penting dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. "Saya terjun ke lapangan langsung agar dapat melihat kondisi yang sebenarnya,"ujarnya. 

Tahun ini, terdapat dua kab/kota yang meraih predikat A yakni Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi. Kementerian PANRB berharap keberhasilan dua daerah tersebut dapat diikuti oleh kab/kota di Indonesia terutama di Wilayah Regional III.(p/ab)